JAKARTA (HN) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat transparansi relokasi dan tata kota terkait penggusuran di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Menurut Anggota Komnas HAM Muhammad Nur Khoirun, tata kota Jakarta seharusnya menjadi konsumsi publik agar warga mengetahui rencana penanganan banjir. "Sehingga ada persiapan bagi warga jika mereka akan direlokasi," kata Khoirun di Jakarta, Senin (24/8) dilansir Antara.
Khoirun mengatakan dalam konsep penataan kota, warga juga harus dilibatkan untuk berpartisipasi. Dengan begitu, terjadi dialog dua arah dan menghasilkan solusi. "Tidak memicu bentrokan fisik ketika relokasi dilakukan," katanya.
Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta pemprov membuat prosedur operasional standar (SOP) relokasi warga, yang mencakup informasi tentang waktu, daerah, dan jumlah warga yang direlokasi berikut disertai alasan relokasi.
"Dalam hal ini (relokasi warga Kampung Pulo), mereka tidak punya. Padahal sejak 2004 kami sudah meminta pemprov untuk membuat SOP," kata Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan.
Menurut Tigor, dalam relokasi warga kali ini pemprov hanya melihat legalitas kepemilikan tanah, di mana warga harus bisa menunjukkan bukti sertifikat rumah. "Mereka sebenarnya mau direlokasi dan dipindahkan ke rusun asal mereka dikasih persiapan. Dan, bukan rusunawa tetapi rusunami. Percuma bebas bayar sewa kalau hanya tiga bulan pertama," kata Tigor.
Fasilitas Rusunawa
Untuk menunjang kebutuhan warga Kampung Pulo yang direlokasi ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Jatinegara Barat, pemprov tengah menyediakan berbagai fasilitas. Mulai sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), klinik kesehatan 24 jam, tempat ibadah, areal usaha, areal bermain anak, hingga perpustakaan keliling.
Petugas perpustakaan keliling dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur Sambas mengatakan sejak Minggu (23/8) malam sudah berada di rusunawa. Sekitar 1.500 judul buku anak-anak dan buku umum disediakan. Mobil pun ditinggal di rusunawa dan rutin dibuka setiap pagi. Menurut Sambas, mobil perpustakaan akan dibuka rutin hingga perpustakaan permanen dibangun di rusunawa.
Kepala UP Rusunawa Wilayah III Jakarta Timur dan Selatan Sayid Ali mengatakan untuk areal usaha nantinya warga hanya bayar sewa kios Rp 14.000 per meter tiap bulan.
Soal keamanan, pihaknya memasang 54 kamera pengintai (CCTV) dan enam petugas keamanan 24 jam setiap hari. "Kami juga akan membuat taman bermain untuk anak-anak. SKPD terkait akan membantu semua di sini. Kita keroyokan di sini: apa kebutuhan warga di sini. Ini yang akan kami bicarakan dengan warga," katanya.
Menurut dia, hal itu baru terlaksana awal September setelah pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di rusunawa. Rencana, dibentuk satu RW, yakni RW 9 meliputi 8 RT. Tiap RT terdiri atas 2-3 lantai, di mana tiap lantai terdapat 19 unit hunian.
Menyangkut keluhan air, Sayid mengatakan, pasokan air dari PT Aetra Jakarta memang kecil. Ia menambahkan, untuk keamanan hunian akan ditambah teralis di jendela. Teralis jendela yang belum ada, kata dia, akan segera dipasang dalam waktu dekat. "Sekarang lagi dibuat teralisnya," katanya.
Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan sedang mendata ulang jumlah keluarga. Sebab, saat ini satu unit hunian terdapat lebih dari satu keluarga. Keluarga yang banyak masih diupayakan untuk mendapatkan unit hunian lagi. "Itu lagi dirumuskan dengan Dinas Perumahan, mereka akan ditempatkan di mana. Sementara kita tampung di sini (Rusunawa Jatinegara Barat)," katanya.
Reportase : Totok Handoko
Editor : Admin
