JAKARTA (HN) -
Konsolidasi politik mulai digencarkan sejumlah partai politik (parpol) demi memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Beragam cara pun ditempuh guna menaikkan elektabilitas kandidat yang digadang (dijagokan) agar menuai simpati masyarakat pemilih.
Meski peta koalisi parpol peserta pemilu sudah terlihat, masih memungkinkan berubah lantaran proses menuju pesta demokrasi masih cukup panjang. Prediksi sejumlah kalangan, pertarungan antara dua calon kuat, Joko Widodo yang diusung kembali oleh PDI-P dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra pada Pemilu 2014, berpeluang terulang di pilpres tahun depan.
Berkaca pada perhelatan pemilu sebelumnya, perang media, terutama lewat televisi di tahun politik cenderung panas. Itu lantaran ada beberapa petinggi (elite) parpol yang mendukung dua kubu (Joko Widodo dan Prabowo) berlatar sebagai pemilik media TV. Di koalisi pemerintah (Joko Widodo) didukung Metro TV yang dimiliki Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Gerindra (Prabowo) dibeking koalisi pendukung MNC Group, milik petinggi Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (kini Perindo) dan ANTV serta TV One punya politikus Golkar Aburizal Bakrie. Seiring perkembangan teknologi, tren persaingan antarcalon diyakini bergeser ke era digital. Kemungkinan, perang politik kali ini, diprediksi marak lewat media sosial (medsos).
Pendiri Politica Wave Yose Rizal berpendapat, teknik memasarkan ide serta gagasan politik dalam ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan berkembang mengikuti zaman. Dia tidak menampik, masing-masing pasangan calon (paslon), baik di ajang pesta demokrasi lokal maupun nasional akan memanfaatkan saluran komunikasi jejaring sosial lewat medsos untuk meraih simpati publik.
“Di situ (medsos) titik temu perang (politik) kemungkinan bakal terjadi di sepanjang tahun politik 2018 dan 2019. Media konvensional seperti televisi, radio, majalah atau koran tidak lagi dipandang sebagai jalur utama. Kini, pesan politik dianggap lebih efektif melalui medsos,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (18/1).
Yose menilai, cara ini lebih ampuh, mudah, murah, efisien, dan cepat dibaca publik. Medsos kini telah mengalahkan televisi karena masyarakat cenderung tidak puas, terbukti seperti akses video di YouTube. Jejaring sosial seperti YouTube bisa memasukkan segala macam jenis rekaman video, termasuk meng-upload tayangan kegiatan politik para paslon kepala daerah dan capres-cawapres.
“Akses tayangan video di YouTube telah mengalihkan banyak penonton televisi. Di tahun politik ini, parpol maupun tim pendukung mempersiapkan ‘senjata’ yang akan dilempar ke media massa dan medsos selama proses pertarungan berlangsung,” ujar Yose.
Kendati demikian, penggunaan medsos tidak bisa sevulgar mungkin seperti dalam bentuk kampanye hitam, negatif, politik identitas, hoaks, hingga ujaran dan hasutan kebencian. Pemerintah sudah menerapkan UU ITE yang membatasi penggunaan medsos berlebihan. Pelaku bisa dijerat pidana penjara jika melanggar norma-norma yang cenderung merugikan seseorang atau pihak tertentu.
“Informasi medsos cenderung tidak dapat dipercaya meski ampuh membentuk persepsi dan opini publik hingga mengarahkan pilihan masyarakat.”
Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan, tidak menutup kemungkinan perang media jelang pilkada (menuju) pemilu akan bergulir. Dia mengakui, Gerindra menggarap medsos lebih serius sementara untuk media konvensional seperti televisi, koran, dan radio hanya diporsi sedikit. Semua parpol diyakini sudah merangkai strategi untuk melakukan kegiatan politik di medsos.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto enggan spekulasi soal strategi kampanye partainya ke media massa maupun medsos. PDI-P fokus berkonsolidasi dan menjadikan pilkada sebagai tolok ukur menyongsong Pemilu 2019. Partai Perindo di bawah naungan media MNC Group dianggap memiliki dukungan media paling kuat. Namun, peta koalisi Perindo belum diketahui berlabuh ke mana.
Reportase : Arif Rahman
Editor : Ridwan Maulana
