Pengusaha Khawatirkan Kebijakan Pemerintah

Ilustrasi (ANTARA | FILES)
Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, pemerintah membuat panik dunia usaha dan industri. Alih-alih mengamankan kondisi ekonomi, industri justru diguncang ketidakpastian kebijakan pemerintah.
Menurut dia, seluruh importir resah dan panik menanggapi pernyataan pemerintah. Mereka tidak pernah diajak diskusi dan duduk bersama mencari penyelesaian defisit transaksi berjalan. Hanya Badan Pusat Statistik (BPS) yang bukan pengusaha langsung yang diajak diskusi, padahal tidak mewakili kebutuhan industri. "Kita perlu duduk bareng. Mau pemerintah apa?" katanya kepada HARIAN NASIONAL.
Di tengah tahun politik, kata dia, pengusaha semakin pesimistis terhadap pemerintah. Jika kebijakan penghentian impor benar dilakukan, Indonesia berisiko ditolak negara kerja sama dengan perlakuan serupa. "Kita tidak sekuat Amerika, China saja ketar-ketir," ujarnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan, importasi barang modal belanja pemerintah perlu dilarang. Sebagian barang diproduksi dalam negeri. Pemerintah juga perlu mengurangi kunjungan luar negeri yang memboroskan keuangan negara.
"Kalau impor bahan baku, penolong, dan barang modal jangan dilarang. Nanti menurunkan produksi, lalu akan menurunkan ekspor," kata dia.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, kebijakan ini sangat mengkhawatirkan industri dalam negeri. Sebagian besar bahan baku masih impor. "Kami khawatir industri akan terhenti," ujarnya.
Apindo masih menunggu keputusan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait komoditas impor yang terancam dihentikan. Rencananya Kadin dan Apindo akan membahas wacana ini dengan sejumlah kementerian.
Ekonom Reza Priyambada mengatakan, industri nasional belum mandiri. Kebutuhan impor yang besar bisa menghambat produksi dan semakin memperburuk defisit transaksi berjalan. Dia berharap pemerintah mengambil langkah terbaik agar tidak merugikan pihak lain. "Kecuali pemerintah bisa memproduksi lebih baik dan lebih bagus," ujarnya.
Reportase : Dian Riski Rosmayanti
Editor : Didik Purwanto