Turki Siap Geledah Konsulat Saudi

Para pengunjuk rasa memegang gambar wartawan yang hilang Jamal Khashoggi saat demonstrasi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 5 Oktober 2018. (AFP | OZAN KOSE )
ANKARA (HN) - Turki meminta izin untuk menggeledah Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Senin (8/10), seiring kasus hilangnya seorang jurnalis terkemuka setelah memasuki gedung tersebut pada 2 Oktober lalu.
Ini permintaan kedua setelah Kementerian Luar Negeri Turki mengundang Duta Besar Saudi untuk menjelaskan hilangnya kontributor Washington Post Jamal Khashoggi, seorang warga negara Saudi yang kabur dari negerinya sejak tahun lalu karena terlalu vokal mengkritik penguasa.
Seorang sumber diplomatik dari televisi NTV mengatakan Duta Besar Saudi "diundang" dan ditemui Deputi Menteri Luar Negeri Sedat Onal di Ankara, Minggu (7/10) kemarin.
"Duta Besar Saudi diminta bekerja sama sepenuhnya selama proses investigasi yang dilakukan otoritas Turki," demikian keterangan narasumber tersebut.
Duta Besar Saudi kali pertama dipanggil Kementerian Luar Negeri Turki pada Rabu (3/10) lalu.
Khashoggi (59) memasuki gedung Konsulat Saudi untuk meminta dokumen resmi terkait rencana pernikahannya dengan seorang perempuan Turki. Kepolisian Turki menyebutkan, sang jurnalis tidak pernah keluar lagi.
Riyadh bersikeras Khashoggi sudah meninggalkan gedung Konsulat, sementara seorang narasumber di pemerintahan Turki, Minggu (7/10), meyakini ia telah dibunuh. Konsulat membantah tuduhan tersebut "tak beralasan" melalui Twitter pada hari itu juga.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku mengikuti perkembangan kasus ini. Ia pun menantikan hasil investigasi yang dilakukan otoritas Turki.
"Kami berharap mendapatkan hasil secepatnya. Saya menunggu dengan harapan besar," kata Erdogan.
Dalam tulisan-tulisannya, Khashoggi selalu vokal mengecam sejumlah kebijakan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan intervensi Riyadh dalam perang saudara di Yaman.
Khashoggi kabur dari negaranya pada September 2017, beberapa bulan setelah Pangeran Mohammed ditunjuk secara resmi sebagai pewaris takhta kerajaan. Sang Putra Mahkota diduga memerintahkan penangkapan dan penghilangan kaum intelektual serta pemuka agama yang mengambil sikap berseberangan dengan prinsip "reformasi" yang diusungnya.
Reportase : AFP | Dani Wicaksono
Editor : Dani Wicaksono