• Foto
  • Video
  • Indeks
Follow Us on Facebook Follow Us on Twitter Get Latest News From Us

Harian Nasional

Jumat, 22 Februari 2019 | 11:12 WIB



  • Terkini
  • Terpopuler
  • Terhenti di Piala Indonesia, Pemain Sriwijaya FC Diliburkan
  • BMKG Deteksi 54 Titik Panas di Riau
  • Tuan Rumah MotoGP 2021-2023, Penantian 22 Tahun
  • KPU Klaim Telah Tuntaskan DPTb
  • TKN-BPN Cegah Kecurangan Suara
  • Penanganan Sampah Jangan Parsial
  • Satgas Antimafia Sepak Bola Diminta Jaga Komitmen
  • Kepatuhan Kepala Daerah Diuji
  • Polisi Masih Selidiki Ledakan Mal Taman Anggrek
  • Optimalkan Layanan Terpadu Pekerja Migran
  • 17 Santri Ponpes Nurul Ikhlas Jadi Tersangka Pelaku Kekerasan
  • Lion Air Minimalkan Dampak Tergelincir JT 714
  • 'Mitmatch' Masih Jadi Masalah Pendidikan
  • KTM Kecam Honda karena Mendepak Pedrosa
  • Gempa 5,4 SR Guncang Kabupaten Jayapura
  • Peredaran Narkoba di Lapas Patut Diberantas
  • Senin, Satgas Anti Mafia Bola Panggil Joko Driyono sebagai Tersangka
  • Disuntik Rp 9,1 Triliun, Madrid Siap Bangun Kembali Bernabeu
  • Kemenhub Pastikan Lion Air JT 714 Lain Terbang
  • Penderita DBD di Tangerang Bertambah Jadi 159 Orang



  • Home /
  • Ekonomi

16 Hektare Lahan Bantargebang Disasar Pembebasan Tol

Kamis, 11 Oktober 2018 17:24 WIB
16 Hektare Lahan Bantargebang Disasar Pembebasan Tol
Jalan Tol Jakarta-Cikampek (ANTARA/Hafidz Mubarak)

BACA JUGA:

  • Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Dibekukan

SILAKAN DIBAGI :

  • Tweet

BEKASI (HN) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memperkirakan sekitar 16 hektare lahan milik warga di Kecamatan Bantargebang akan terkena proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan.

"Sekitar 16 hektare lahan tersebut saat ini tercatat dimiliki oleh 456 warga di Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Cikiwul," kata Sekretaris Camat Bantargebang, Riadi Endra Lesmana saat sosialisasi proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan di Perumahan Vida, Bantargebang, Kamis (11/10).

Dirinya mewakili masyarakat setempat sangat menyambut antusias proyek tersebut sebagai solusi kemacetan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek eksisting saat ini.

"Dulu Jakarta-Bandung dua jam sampai, sekarang bisa 5-6 jam baru sampai karena macet. Sekarang pemerintah merencanakan sesi 2 Jakarta-Cikampek sisi selatan untuk konektivitas lalu lintas kendaraan di Jawa Barat," katanya, kutip Antara.

Selain itu, Endra juga mengungkap akan ada pembebasan lahan lanjutan untuk proyek serupa yakni, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang akan menyasar pembebasan lahan di Kelurahan Sumurbatu.

Lahan di wilayahnya yang disasar pembebasan terbagi atas petakan kecil termasuk bangunan rumah dan tempat usaha serta taman.

Di lokasi yang sama, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, Dede Wahyudin mengatakan proses pengadaan tanah ini tidak semudah menjual tanah kepada tetangga, saudara atau wakaf.

"Pengadaan tanah ini ada aturannya, langsung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan.

"Kami merujuk pada aturan tersebut, sebab luasan tanah yang dibutuhkan untuk proyek ini lebih dari 5 hektare," katanya.

Menurut dia, proyek jalan tol berkategori kepentingan umum yang di dalamnya ada 18 kriteria seperti peruntukan bagi sekolah, stasiun kereta, bendungan, lapangan udara, pelabuhan, rumah sakit dan lainnya.

Dikarenakan peruntukan lahan tersebut adalah kepentingan umum, maka ada empat tahapan pengadaan tanah yang harus ditempuh pihaknya bersama instansi terkait.

"Pertama, tahap perencanaan hingga keluar keputusan gubernur, kedua tahapan persiapan dilakukan melalui pengukuran tanah oleh BPN, tahap pelaksanaan hingga tahap penyerahan hasil," katanya.

Dalam agenda sosialisasi itu, pihaknya memberikan formulir pengisian kepada ratusan warga terdampak pembebasan lahan yang terkait dengan data aset warga berupa benda di atas tanah, benda di bawah tanah dan benda berkaitan dengan tanah.

"Contohnya, harga sebuah warung bisa lebih mahal dari harga sebuah bangunan pos maupun gapura, sebab pada bangunan warung harus dhitung nilai ekonomisnya akibat dampak penghentian usaha," katanya.

Reportase : Mulya Achdami
Editor : Mulya Achdami

KATEGORI

  • Polhukam
  • Global
  • Kesra
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Travel & Lifestyle
  • Sosok
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sainstek/Kesehatan
  • Opini & Kolom
  • Liputan Khusus
  • Foto
  • Indeks

Dapatkan newsletter update berita setiap hari dengan menyertakan E-Mail Anda.



PT. BERITA NASIONAL
Jl. Teuku Cik Ditiro 77 Menteng
Jakarta Pusat 10310
Telp : 021-315 2699
E-Mail Redaksi :
redaksi@harian-nasional.com
Info Pemasangan Iklan :
iklan@harian-nasional.com

  • Polhukam
  • Global
  • Kesra
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Travel & Lifestyle
  • Sosok
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sainstek/Kesehatan
  • Opini & Kolom
  • Liputan Khusus
  • Foto
  • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Karir
  • Pedoman Media Siber
  • Lihat Versi Mobile

Copyright 2018 © Harian Nasional. Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.