Kongres baru bernuansa Demokrat akan menginvestigasi pemecatan Jaksa Agung Jeff Sessions.
WASHINGTON (HN) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan bakal menghadapi serangkaian investigasi dalam setiap sektor kebijakan, mulai dari kebijakan pemotongan pajak hingga ikatan bisnisnya dengan Rusia. Ini menjadi "efek kupu-kupu" seiring keberhasilan Partai Demokrat menguasai mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu sela pada Selasa (6/11) lalu.
Partai Republik yang dimotori Trump memang mampu mempertahankan dominasinya di Senat, tapi dua tahun sisa waktu pemerintahannya akan penuh rintangan. Minimal, sang Presiden tidak leluasa bergerak karena setiap legislasi dan kebijakan harus diproses di DPR.
Sorotan terhadap Gedung Putih dimulai pada awal Januari, ketika kader-kader Demokrat menjalani tugasnya untuk menggantikan semua tokoh Republik di setiap jabatan ketua komite. Itu memberikan kewenangan pada kaum Biru untuk meminta sesi dengar pendapat atas segala agenda Trump, juga memanggil saksi dan mengeluarkan subpoena (surat perintah pemanggilan) terhadap para pejabat tinggi dalam pemerintahan sekarang.
Beberapa jam setelah penghitungan suara pemilu sela, Trump melontarkan ancaman akan melawan api dengan api.
"Jika Demokrat merasa mereka bisa memakai uang rakyat untuk menyelidiki kami di DPR, maka saya bisa juga membuka penyelidikan terhadap mereka terkait isu kebocoran rahasia negara, dan banyak lagi, di level Senat. Kedua kubu bisa memainkan permainan ini," tegas Trump.
Demokrat, setelah dua tahun terdiam karena dominasi Republik di Kongres, bisa mengawalinya dengan isu konflik kepentingan, miskelola dana, dan penyalahgunaan jabatan oleh Trump dan kabinetnya.
Investigasi tersebut akan menyudutkan Gedung Putih, yang sudah gerah karena adanya penyelidikan yang dilakukan Konsul Spesial Robert Mueller, mantan direktur FBI, terkait kolusi dengan Rusia pada pilpres 2016 yang memenangkan Trump.
Konsul Spesial bertugas menyelidiki keterlibatan pihak asing dalam urusan dalam negeri AS. Kasus ini cukup menghambat agenda pemerintah dan kebijakan Trump.
Ternyata kemudian Trump memecat Jaksa Agung Jeff Sessions, Rabu, sehingga mengacaukan investigasi Mueller. Anggota Kongres dari kubu Demokrat, Jerry Nadler, mengancam akan mengajukan perkara pemecatan ini agar diperiksa Komite Hukum DPR.
"Pemecatan Jeff Sessions harus diselidiki dan dilakukan secara transparan. Kongres Demokrat akan memprioritaskannya pada Januari nanti," ujarnya.
Republik tampaknya sudah bersiap-siap. Sepenuturan situs berita Axios di AS, kubu Merah bahkan sudah mendata sejumlah perkara (dua lusin) yang mungkin diselidiki oleh mayoritas baru di DPR. Beberapa yang krusial di antaranya adalah catatan pembayaran pajak Trump, juga apakah ia dan keluarganya mendapatkan keuntungan ilegal dari bisnisnya selama menjadi Presiden AS. Penggunaan dana kabinet untuk kebutuhan pribadi juga masuk daftar antisipasi, bersama dengan perlakuan Trump terhadap informasi-informasi rahasia yang seharusnya tidak dibuka ke publik.
Selama dua tahun terakhir, Demokrat sudah mengajukan sejumlah subpoena dan pemanggilan saksi, tapi Republik selalu membatalkan penyelidikan.
"Kami pasti membuat prioritas karena banyak sekali tata kelola pemerintahan berjalan menyimpang," kata Adam Schiff, legislator Demokrat, yang diproyeksikan menduduki jabatan Ketua Komite Intelijen di DPR. Komite ini akan memeriksa intervensi Rusia dalam pilpres 2016, juga relasi bisnis Trump dengan Moskow.
Tidak hanya itu. Komite Perpajakan di DPR (House Ways and Means Committee) juga bakal menyerang kebijakan Trump terkait pemotongan pajak, mengingat para pebisnis kelas atas mendapat kewajiban pajak minimal selama bertahun-tahun. Komite ini juga akan memeriksa relasi bisnis rezim Trump dengan pihak asing.
"Saya kira Demokrat akan menentang pemerintah sekarang jika ada aturan lain tentang pemotongan pajak," kata Nancy Vanden Houten, ekonom senior di Oxford Economics, pada AFP. "Banyak isu besar akan dimentahkan meskipun ada peluang bersepakat dalam paket-paket infrastruktur."
Elijah Cummings, tokoh Demokrat di Komite Pengawasan DPR, juga memiliki daftar sendiri untuk membuka segala "aib" Trump, termasuk intervensi rencana membangun markas baru untuk FBI, penetapan harga obat, dan miskelola bencana badai Puerto Rico pada 2017.
Lantas apa tanggapan Trump?
"Saya tidak peduli. Mereka bisa melakukan apa saja, saya juga bisa," katanya menjelang pemilu sela.
Reportase : AFP | Dani Wicaksono
Editor : Dani Wicaksono
