JAKARTA (HN) - Sektor pariwisata berpeluang untuk menjadi penyumbang devisa terbesar bahkan melebihi sektor-sektor lain yang selama ini menjadi unggulan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut presiden, pariwisata Indonesia hanya perlu digarap agar bisa memberikan devisa yang besar. “Peluang pariwisata sangat besar, kita masuk enam besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi,” katanya.
Penghargaan-penghargaan itu, kata presiden, menjadi brand dan modal bagi pariwisata Indonesia. “Ini brand yang tinggal kita garap agar pariwisata bisa memberikan devisa paling banyak, meskipun devisa pariwisata sudah mencapai US$ 17 miliar sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Sekarang sudah paling tinggi,” katanya.
Presiden pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) secara khusus terkait besaran anggaran untuk promosi pariwisata. “Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp 7 triliun dari sebelumnya Rp 1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap,”katanya.
Oleh karena itu, dia memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap empat destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. Sebanyak empat destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya lebih dulu yakni Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.
Presiden menuturkan, infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik. Kepada Pemerintah Daerah, Joko Widodo memintaagar pemda untuk merespon pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol dengan kebijakan terkait pariwisata.
Dia mencontohkan, tol trans-Jawa yang sudah tersambung diharapkan aksesnya untuk diintegrasikan dengan kawasan-kawasan wisata daerah. “Kita harapkan tolong tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Jika tidak sanggup, Presiden menegaskan agar Pemda segera melaporkan kepada Kementerian PUPR agar dibangun dan diambil alih oleh pemerintah pusat. “Tapi jangan semuanya dibangun pemerintah pusat,” katanya.
Reportase : Fifia A Himawan
Editor : Fifia A Himawan
