JAKARTA (HN) - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 diharapkan dapat menghilangkan syarat-syarat diskriminatif. Hal ini berkaca aturan seleksi tahun lalu yang di antaranya mengatur hanya lulusan perguruan tinggi (PT) dengan akreditasi A dan B yang boleh mendaftar seleksi CPNS.
"Persoalan akreditasi menimbulkan diskriminasi," kata Anggota Ombudsman RI Laode Ida di Kantor Ombudsman, Rabu (6/11).
Menurut La Ode, aturan diskriminatif menyangkut akreditasi PT itu salah satu permasalahan yang mengemuka dari seleksi CPNS 2018. Pasalnya, terdapat persoalan lainnya seperti persyaratan yang membingungkan, permasalahan pengiriman berkas instansi penyelenggara, dan problem teknis lainnya.
Menurut dia, Ombudsman menerima hampir 2.000 aduan terkait seleksi CPNS tahun lalu. Oleh karena itu, kata La Ode melanjutkan, Ombudsman akan membentuk tim pengawas menjelang penerimaan CPNS 2019. Pengawasan melalui koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Tim pengawas bertugas memastikan prosedur pendaftaran hingga proses pengumuman hasil CPNS, melalui pengaduan laporan masyarakat."
Pendaftaran seleksi CPNS dimulai pada Senin (11/11) hingga Minggu (24/11), secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Formasi CPNS yang tersedia tahun ini 197.111 untuk 68 kementerian dan 461 pemerintah daerah. Angka ini meningkat 20 persen dari tahun lalu. Hal ini berpotensi memunculkan pengaduan lebih banyak dibandingkan tahun lalu.
Sekjen Kemendikbud RI Didik Suhardi mengatakan, Kemendikbud melibatkan 22 PT untuk menyusun materi soal seleksi CPNS 2019. Secara garis besar, soal yang diujikan masih sama, terdiri atas tiga bagian yakni tes wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi, dan inteligensi umum. Tahapan wawancara juga masih menjadi tolok ukur pada proses final seleksi CPNS.
"Panitia seleksi CPNS berpedoman pada petunjuk tes, terutama untuk menutup subjektivitas saat mengikuti tes wawancara. Jadi kalau pedomannya diikuti, rasanya tidak mungkin ada subjektivitas."
Reportase : Ramadani Wahyu | Nabilla Anurka
Editor : Aria Triyudha
