WASHINGTON (HN) - Dua diplomat top Amerika Serikat membeberkan kesaksian menggetarkan dalam sesi dengar pendapat (hearing) publik, Rabu (13/11). Ini sesi hearing pertama terkait investigasi pemakzulan Presiden Donald Trump. Dilangsungkan di Capitol Hill, Washington DC, dan disiarkan langsung melalui televisi.
Duta Besar untuk Ukraina William Taylor dan diplomat karier George Kent dimintai keterangan oleh Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat AS. Keduanya menyatakan bahwa Trump memang mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk kepentingan pribadi, bukan negara.
Pada 25 Juli lalu, sang Presiden AS mendesak Ukraina menyelidiki bisnis Joe Biden dan anaknya, Hunter. Keduanya masuk struktur perusahaan gas Ukraina Burisma. Trump menahan dana bantuan militer untuk Kiev supaya investigasi segera dilakukan. Transkrip pembicaraan Trump-Zelensky kemudian disampaikan pelapor kejahatan (whistleblowers) kepada DPR.
Taylor memaparkan latar belakang sebelum Trump menelepon Zelensky. "Sebelum skandal terungkap, staf saya melapor bahwa ia mendengarkan pembicaraan telepon antara Trump dan Duta Besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland. Mereka juga menyinggung Ukraina dan Presiden Trump lebih memedulikan investigasi Biden," kata Taylor.
Biden salah satu kandidat Demokrat untuk Pemilu Presiden AS 2020, rival kuat Trump yang mengincar periode kedua. Jika tersangkut kasus, popularitas Biden luntur dan Trump bakal diuntungkan. Minimal, satu pesaing gugur di tengah jalan.
DPR, yang dikuasai Demokrat, meyakini Trump menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, juga keluar dari koridor politik luar negeri AS.
Saksi kunci berikutnya, Kent, bekerja di Kementerian Luar Negeri AS sebagai salah satu wakil asisten. "Saya percaya Trump hanya mencari kesalahan rival politiknya, untuk digunakan sebagai senjata dalam siklus pemilu berikutnya," kata Kent.
Sejauh ini, Trump menyebut upaya pemakzulan yang dirintis Partai Demokrat sebagai "perburuan penyihir" dan ia "terlalu sibuk" untuk mengikuti sesi hearing.
Anggota DPR dari Partai Republik menepis klaim Taylor dan Kent. Faktanya, tidak ada bukti kucuran dana untuk Ukraina senilai hampir US$ 400 miliar berkaitan dengan penyelidikan negara tersebut atas Biden dan Hunter. Dana itu akhirnya diberikan pada September.
"Apa yang sebenarnya dilakukan Presiden Zelensky untuk mendapatkan dana bantuan?" ujar John Ratcliffe, anggota DPR perwakilan Texas, seorang Republikan. "Jawabannya tidak ada. Ia tidak membuka investigasi. Ia tidak melakukan apa pun yang dituduhkan Demokrat di DPR bahwa ia dipaksa dan diancam untuk melakukannya."
Hearing berikutnya dijadwalkan pada Jumat (15/11). Delapan saksi lainnya, termasuk Sondland, akan dihadirkan pada sesi pekan kedua.
Jika DPR mengeluarkan resolusi pemakzulan, tahap berikutnya adalah Trump harus mengikuti proses Pengadilan Senat. Di lembaga ini, Republik menjadi mayoritas dengan perbandingan 53 dan 47 kursi. Namun, jika Senat setuju, Trump lengser.
Trump bukan satu-satunya Presiden AS yang menghadapi upaya pemakzulan. Andrew Johnson pertama kali mengalaminya pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Keduanya dibebaskan Senat dan meneruskan jabatan hingga periode berakhir. Namun, pada 1974, Richard Nixon mundur dari kursinya menjelang proses pemakzulan seiring terungkapnya Skandal Watergate.
Reportase : AFP | Dani Wicaksono
Editor : Dani Wicaksono
