Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tak bisa disepelekan. Mereka turut menyumbang peranan penting bagi perekonomian nasional.
Julukan "pahlawan devisa" tepat disematkan. Faktanya, nilai remitansi atau uang kiriman PMI dari luar negeri lebih tinggi dibandingkan dana yang dikumpulkan pemerintah melalui program amnesti pajak. Nominal totalnya bisa mencapai 10 persen APBN.
Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN. Pada 2017, tercatat jumlah PMI di ASEAN sebanyak 1.490.768 orang. Mayoritas bekerja pada sektor informal/domestik.
Hong Kong menjadi salah satu tujuan kerja favorit. Jumlah PMI di kota semi-otonom tersebut sekitar 174.800 orang.
Masalahnya, kota yang masuk teritorial China tersebut tengah dirundung aksi demonstrasi berkepanjangan. Mulai Juni hingga sekarang. Dipicu rencana pengesahan RUU ekstradisi oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, aksi massa berujung bentrokan membuat situasi di sana terbilang tak menentu. Secara langsung maupun tidak, situasi rusuh berkaitan dengan keselamatan PMI.
Terkait hal itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha memperingatkan PMI supaya waspada dan tidak larut dalam demonstrasi.
"Sejak awal, ketika demonstrasi pecah di Hong Kong, Kemenlu dan KJRI senantiasa mengimbau WNI agar berhati-hati dan waspada, tidak mendekati lokasi demonstrasi, dan tidak mengikuti aktivitas politik," kata Judha kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Kamis (5/12).
Perekonomian Hong Kong terancam resesi akibat demonstrasi enam bulan terakhir. Sejumlah investor dilaporkan memindahkan aset-asetnya ke negara lain yang lebih stabil secara politik. Kepindahan tersebut dikhawatirkan berdampak pada nasib PMI, yang sebagian besar bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).
Namun, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo meyakini kerusuhan Hong Kong tidak memengaruhi nasib PMI di sana dan prospek pengiriman PMI baru. Terlebih, situasi kota tersebut mulai tenang setelah pemilihan anggota Dewan Distrik, beberapa pekan lalu, dimenangkan kelompok pro-demokrasi.
"Pengiriman PMI ke Hong Kong tetap akan stabil," kata Wahyu kepada
HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (13/12).
Wahyu berharap pemerintah senantiasa memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi PMI di luar negeri, termasuk Hong Kong. Ia memaparkan, selama 2018, PMI di Hong Kong menyumbang total Rp 11 triliun ke kas negara. Hingga kuartal III tahun ini, devisa dari sektor ini bahkan sudah mencapai Rp 10 triliun.
"Menyumbang sedikit ataupun banyak, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PMI," ujarnya.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar, perlindungan WNI di luar negeri merupakan tugas semua komponen bangsa. Komitmen kolaborasi lintas sektor, pemerintah dan non-pemerintah, serta semua pemangku kepentingan sangat diperlukan guna meningkatkan keselamatan mereka.
"Perlindungan yang efektif adalah mencegah sebelum muncul masalah, menempatkan warga bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek perlindungan, dan memberdayakan warga untuk aktif melakukan langkah pencegahan sebagai bentuk perlindungan diri sendiri," kata Wamenlu saat membuka acara Safe Travel Fest 2019 bertema ‘Stay Safe and Enjoy Your Trip' di Jakarta, 27 November - 1 Desember 2019 lalu.
Reportase : Rahmi Yati
Editor : Dani Wicaksono
