JAKARTA (HN) - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung rencana penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla), menyusul insiden masuknya kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Tahun lalu, anggaran Bakamla lebih dari Rp 400 miliar. Namun, dalam Anggaran Belanja Negara 2020 penambahan anggaran Bakamla tak dibahas. Kendati demikian, menurut Abdul, persoalan di ZEE Indonesia, termasuk di Natuna, menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan.
“Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kami dukung. Memang harus dinaikkan, sehingga kita punya coast guard yang kemampuannya sepadan dengan asing,” kata Abdul di Jakarta, Senin (13/1).
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai Indonesia memerlukan undang-undang tunggal yang mengatur keamanan laut, menjadikan Bakamla sebagai penanggung jawabnya.
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco meminta pemerintah untuk lebih tegas, termasuk menyiapkan strategi khusus, menghadapi kapal-kapal China yang hilir mudik di Laut Natuna. “Perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang untuk menyelesaikan masalah di ZEE,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, kata Sufmi, parlemen melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempertanyakan persoalan di Natuna.
Menurut Dasco, keberadaan kapal menjadi salah satu penghambat dalam upaya pertahanan laut Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, disarankan menambah armada. Ihwal penambahan anggaran, menurut dia masih harus dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Saya pribadi mendukung demi pertahanan dan kedaulatan Indonesia,” katanya.
Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Prabowo berencana menambah kapal-kapal besar untuk memperkuat pertahanan laut. “Saya juga mendengar akan dibangun pangkalan militer di berbagai tempat strategis, termasuk Natuna.”
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran Muradi menyatakan, memperkuat posisi Bakamla menjadi salah satu solusi menyelesaikan perselisihan dengan China di Natuna. “Bakamla belum representatif sebagai coast guard, terlihat dari kapal-kapal patrolinya. Undang-undangnya sudah ada, tinggal diperkuat saja posisinya,” imbau Muradi.
Perbaikan, menurutnya, bisa dimulai dari pembangunan markas pusat, penguatan operasional patroli, kesejahteraan, dan irisan kerja antara Bakamla dengan instansi lain yang memiliki kemiripan tugas.
Reportase : Esti Tri Pusparini | Sherlya Puspita Sari
Editor : Ahmad Reza S
