Potensi ledakan angka kelahiran dicegah melalui optimalisasi layanan KB
IMBAUAN berada di rumah mengemuka selama pandemi virus corona baru (COVID-19). Tujuan utamanya sangat jelas, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, di sisi lain, imbauan berada di rumah ini juga menghadirkan tantangan lain terkait pengendalian angka kelahiran.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi baby boom atau ledakan angka kelahiran berpotensi terjadi selama masa pandemi. Hal ini dipicu peningkatan intensitas hubungan suami istri tanpa menggunakan alat kontrasepsi.
"Pasangan usia subur tanpa memakai alat kontrasepsi berhubungan seks dua hingga tiga kali seminggu, akan memiliki tingkat risiko hamil sekitar 15 persen," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada HARIAN NASIONAL, Senin (4/5).
Data BKKBN, pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia berjumlah 28 juta pasangan dari 267,7 juta seluruh penduduk di Indonesia. Hasto memprediksi jika 10 persen pasangan berhenti memakai kontrasepsi dan 15 persennya berpotensi hamil, terdapat 420 ribu kehamilan baru.
"Itu artinya sebenarnya 420 ribu ini harusnya tidak hamil dulu atau kehamilan yang tak direncanakan," imbuhnya.
Pendataan partisipasi KB BKKBN hingga Maret lalu turut menguatkan tentang penurunan penggunaan alat kontrasepsi. Hasto mengungkapkan, pada Maret 2020, penggunaan semua jenis alat kontrasepsi mengalami penurunan dibanding Februari 2020.
"Bahkan pemakaian suntik KB yang paling diminati juga turun," kata Hasto.
Artinya, kata Hasto menegaskan, terdapat kecenderungan pasangan suami istri (pasutri) enggan menggunakan alat kontrasepsi selama masa pandemi COVID -19. Penurunan mencapai 40 persen dan hampir terjadi di semua wilayah. "Penurunan yang paling drastis di wilayah Banten dan Sulawesi Barat," imbuh dia.
Kondisi tersebut, kata Hasto menekankan, berpotensi memunculkan ledakan angka kelahiran apabila tidak ada intervensi pemerintah melalui layanan kontrasepsi.
Oleh karena itu, Hasto menyebut, BKKBN mengoptimalkan layanan KB kepada masyarakat. Hal ini terutama menyangkut jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan sendiri -tanpa bantuan tenaga kesehatan- seperti pil dan kondom. Hal ini sekaligus meminimalisasi kontak fisik di tengah pandemi COVID-19.
"Karena masih banyak juga ibu-ibu yang takut pasang susuk saat pandemi, alhasil banyak juga yang pindah ke kondom atau pil yang lebih praktis," ujar Hasto.
BKKBN juga membuat regulasi baru agar penyuluh KB bisa membantu distribusi alat kontrasepsi terutama pil dan kondom di wilayah masing-masing. Untuk layanan KB lainnya suntik, Metode Operasi Pria (MOP), dan Metode Operasi Wanita (MOW) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Dalam pandangan Dosen Fakultas Geografi dan Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi, indikasi terjadinya ledakan angka kelahiran imbas pandemi COVID-19 belum terlihat. Menurut dia, ledakan angka kelahiran bisa terjadi dengan syarat ada kecenderungan kenaikan angka kelahiran dari tahun ke tahun secara signifikan. Imbasnya, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. "Kalau peningkatan kelahiran bisa terjadi, tapi kalau ledakan belum ada indikasinya," kata dia menegaskan.
Hal tersebut juga bergantung masa pandemi. Sukamdi justru mengkhawatirkan peningkatan penduduk usia produktif yang sejalan dengan peningkatan angka kelahiran (0-4 tahun). Artinya, akan memengaruhi capaian bonus demografi, tapi berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian bangsa. "Hal ini akan memperberat usaha pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi, karena penduduk usia produktif banyak yang tidak benar-benar produktif," kata dia.
Sementara, Sosiolog dari Universitas Nasional Nia Elvina menyatakan, penurunan pengguna alat kontrasepsi dampak penanganan pemerintah yang belum menyeluruh terkait penanganan COVID-19 . "Sehingga beberapa aspek dalam masyarakat kita kurang menjadi prioritas. Hal ini juga berlaku pada kasus imunisasi balita dan anak-anak," ujar Nia menegaskan.
Reportase : Ramadani WN
Editor : Aria Triyudha
